Bandara Soekarno Hatta Resmi Jadi Milik Pemda Banten

002102300_1453885601-20160127-Patung-Bandara-faisal-2Jika selama ini banyak orang beranggapan Bandara Internasional Soekarna Hatta (Soetta) berada di wilayah DKI Jakarta, ternyata hal itu tidak tepat. Sebab, sebenarnya bandara internasional itu masuk ke wilayah Tangerang, Banten.

Untuk meluruskan hal itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengaku telah mengeluarkan surat edaran ke semua maskapai penerbangan pada Desember tahun lalu.

Dalam surat edarannya, semua maskapai yang akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta harus mengubah kalimat pengumuman dari “Selamat Datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta” menjadi “Selamat Datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten”.

Duh! Anggaran Pembangunan Puspemkab Kembali Tak Terserap

pendopo-bupati-serangSerang – Untuk kedua kalinya, alokasi anggaran untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang tak lagi terserap.

“Tahun lalu, anggaran Puspemkab sebesar Rp50 miliar tak terserap dan kita luncurkan lagi tahun ini,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Lalu A Rais, Jumat (5/2/2016).

Tidak terserapnya anggaran Puspemkab Serang ini lantaran masih adanya proses hukum terhadap lahan Puspemkab yang terletak di Kecamatan Ciruas tersebut. Lahan untuk proyek Puspemkab masih disita untuk kasus hukum yang membeli Tb Chaeri Wardhana alias Wawan. “Lahannya masih disita KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelas Sekda.

Pengumuman Rencana Sosialisasi KPBU di Jakarta

Sumber

Melalui KPBU, Pihak Swasta Dituntut Hasilkan Pekerjaan yang Baik

KBUPemerintah kini memberikan kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi melalui program kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Hal ini merupakan langkah pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur tanpa membebani anggaran pemerintah. Melalui KPBU ini, pemerintah juga dapat memfokuskan pemberian pelayanan publik pada sektor lain, misalnya penyediaan pendidikan yang berkualitas.

Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional  Gusmelinda Rahmi menjelaskan, penyediaan infrastruktur oleh pihak swasta merupakan bentuk investasi dengan kesepakatan masa konsesi.

Kelompok Bahrun Naim di Jateng Sudah Ditandai

kelompok-bahrun-naim-di-jateng-sudah-ditandai-mq7JAKARTA – Beberapa kelompok masyarakat di Jawa Tengah yang diduga memiliki kaitan dengan eks narapidana teroris Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Naim sudah ditandai.

Bahrun Naim diduga sebagai otak aksi ledakan bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin.

“Ada beberapa kelompok yang menjadi perhatian, ada beberapa di Jawa Tengah sudah kita tandai,‎” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), bersama TNI dan Polda setempat sangat intens membahas kelompok tersebut.

Identitas Pelaku Ledakan Bom di Sarinah Sudah Diketahui

teror bomJAKARTA – Polda Metro Jaya mengaku sudah mengidentifikasi pelaku ledakan bom di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat kemarin. Hari ini rencananya Polda Metro Jaya akan kembali melakukan olah TKP.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, sebagian identitas pelaku bom di Sarinah sudah diketahui. “Baru sebagian yang sudah teridentifikasi identitasnya,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/1/2016).

LKPP Gagas Kontraktor Masuk Katalog

downloadJakarta – LKPP mulai menggagas Competitive Catalogue (Comcat) untuk menunjang pelaksanaan pengadaan, khususnya pengadaan konstruksi. Comcat merupakan produk pengembangan katalog lokal dan e-tendering berbasis daring yang dapat mengakumulasi perhitungan total biaya dan melakukan seleksi penyedia secara otomatis berdasarkan database dalam waktu singkat hanya satu jam.

“Comcat (Competitive Catalogue) itu adalah katalog tapi yang dipilih bukan barang jasa, tapi kontraktor. Jadi ada mesin kemudian mesin itu diisi (data dan spesifikasi) kontraktor-kontraktor,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo beberapa waktu lalu, di kantor LKPP.

Lewat comcat, pemenang lelang bisa ditentukan dalam waktu satu jam. Beberapa di antaranya, dilakukan melalui penerapan analisis harga satuan,vendor management system, sistem kendali dan kualifikasi penyedia, serta penerapan sistem kendali SDM dan hasil pekerjaan.

LKPP Ajak Penyedia e-Commerce Masuk Katalog

LKPP

LKPP sangat terbuka terhadap penyedia e-commerce yang ingin mengagregasikan produknya ke dalam e-katalog. Selain membuka persaingan usaha yang lebih sehat, keikutsertaan penyedia e-commerce juga membantu LKPP dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pemerintah.

Apalagi, nilai pengadaan pemerintah—yang nilainya mencapai 30% dari total APBN—sebenarnya sangat prospektif bagi keberlangsungan usaha e-commerce di Indonesia.

 “Kami sangat terbuka, bahkan kami senang kalau ada beberapa (penyedia e-commerce) karena ada jaminan ketersediaan,” ujar Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa di kantornya, Rabu (13/01).

Menurut Sarah, upaya menggandeng lebih banyak penyedia e-commerce sebelumnya telah dilakukan. Sayangnya, hanya satu penyedia e-commerce—dalam hal ini Bhinneka—yang memberikan respons positif terhadap undangan ini.

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN SERANG

Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan didalam penataan pemerintahan Desa. Kabupaten Serang dengan wilayah pemerintahan sebanyak 329 desa, harus mempersiapkan pelaksanaan sesuai peraturan perundangan pemerintahan desa. Pada tanggal 15 Desember 2014, Bapak Bupati Serang telah menerbitkan Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan tersebut mengatur tata kelola pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Desa sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dapat tertib administrasi, jelas, transparan dan akuntabel. [download disini : Perbub-45-Tahun-2014-PBJ-Desa].

Untuk penyeragaman dan penyederhanaan dalam pembuatan produk hukum desa terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di desa dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa tersebut, maka telah ditetapkan format keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pengelola kegiatan desa di Wilayah Kabupaten Serang dengan Keputusan Bupati Serang Nomor : 40/Kep.663.Huk-Org/2015 Tentang Penetapan Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Di Wilayah Kabupaten Serang.  [download disini : Perbub 40].