Visi dan Misi

Berdasarkan UU no 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Barat  maka berdirilah pemerintah kabupaten Serang yang memiliki Visi yaitu :

VISI KABUPATEN SERANG :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG YANG AGAMIS, ADIL DAN SEJAHTERA

MISI KABUPATEN SERANG :

  1. MEMANTAPKAN FUNGSI DAN PERAN AGAMA SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU, BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.
  2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERBUDAYA.
  3. MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PELAYANAN DASAR DISEMUA WILAYAH.
  4. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL SERTA MEMPERKUAT STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH
  5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  6. MENGEMBANGKAN KAWASAN STRATEGIS, CEPAT TUMBUH, PESISIR DAN PULAU-PULAU.
  7. MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA DIDUKUNG KONDISI SOSIAL, POLITIK, KEAMANAN YANG KONDUSIF DAN STRATEGIS.

BAB II 

                   TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA 

                          DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT 

                                            DALAM PASAL 1 

                                                  Pasal 4

1)  Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam

pasal  23  dan  24  Undang-undang  No.  22  tahun  1948  bagi  kabupaten-kabupaten

tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I.        Urusan Umum

II.       Urusan Pemerintahan Umum

III.      Urusan Agraria

IV.       Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung

V.        Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi

VI.       Urusan Kehewanan

VII.      Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian

VIII.     Urusan Perburuhan

IX.       Urusan Sosial

X.        Urusan Pembagian (distribusi)

XI.       Urusan Penerangan

XII.      Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan

XIII.     Urusan Kesehatan

XIV.      Urusan Perusahaan

(2)  Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) di atas didjelaskan dalam daftar terlampir ini

(lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3)  Tiap-tiap  waktu  dengan  mengingat  keadaan,  urusan  rumah  tangga  Kabupaten  dan

kewadjiban   Pemerintah   jang   diserahkan   kepada   Kabupaten-kabupaten   tersebut

dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.

(4)  Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) di atas, jang

dikerdjakan  oleh  Kabupaten-kabupaten  tersebut  dalam  pasal  1,  sebelum  dibentuk

menurut  Undang-undang  ini,  dilandjutkan  sehingga  ada  pentjabutannja  dengan

Undang-undang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>