Deregulasi dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Presiden Jokowi

kementriaan PU

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada menteri/kepala lembaga dan pejabat esselon I kementerian/lembaga dalam rapat kerja pemerintah di auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (22/3).

Dalam rapat yang dihadiri sekitar 500 pejabat eselon I tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada dua hal prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan. Pertama adalah deregulasi dan kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. “Fokusnya di situ (deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur),” kata Jokowi.

Presiden mencontohkan, hasil rapat terbatas minggu lalu tentang masalah SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) untuk dijadikan satu. Selain itu juga menyederhanakan izin gangguan (HO/hinderordonnantie) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) karena keduanya banyak kemiripan.

“Apa yang menyebabkan kita tidak leluasa bertindak cepat mengambil keputusan, kemudian banyak yang terjerat kasus-kasus, karena aturan-aturan itu terlalu banyak,” tuturnya. Menurutnya, inilah yang harus dideregulasi, disederhanakan sehingga pengambilan keputusan menjadi cepat dan pelaksanaan juga bisa cepat.

Presiden Jokowi meminta agar para pejabat negara tidak menambah aturan baru dan tidak asal menandatangani aturan-aturan yang bisa menghambat pembangunan. “Jangan nambah-nambah lagi, menteri jangan teken teken saja, yang disodori dirjen teken, ini yang diberantas,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyoroti keberadaan 42.000 peraturan di tingkat pusat dan 3.000 peraturan daerah yang bisa menghambat pembangunan.  Ia mengingatkan, dalam era global saat ini perubahan-perubahan ekonomi global sangat cepat sekali, sehingga puluhan aturan itu dapat menghambat pemerintah.

Seusai rapat, Presiden Jokowi kepada wartawan mengatakan bahwa pertemuan pada hari ini, untuk menyamakan pemahaman mulai dari tingkat menteri hingga ke eselon I, baik sekretaris jenderal dan direktur jenderal. “Sehingga visi kita bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, baik yang dilakukan dengan program, anggaran, serta persaingan dan kompetisi global saat ini,” katanya. (Iwn/Humas Seskab)

sumber

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>