Category Archives: Layanan Publik

Penggunaan SPSE dibawah Versi 4.3

Penggunaan aplikasi SPSE dibawah versi 4.3 berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  20  Tahun 2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Kemudian untuk tata cara penggunaan aplikasi SPSE telah diatur berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  21 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Untuk lebih lanjut dapat didownload disini

1. Keputusan Deputi II Nomor 20 Tahun 2018_1019_1

2. Keputusan Deputi II Nomor 21 Tahun 2018_1020_1

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 telah digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta 13 aturan turunannya.  Dapat didownload disini.

1. PERPRES_NO_16_2018

2. Peraturan Lembaga 7_2018 pedoman perencanaan pengadaan

3. Peraturan Lembaga 8_2018 pedoman swakelola

4. Peraturan Lembaga 9_2018 ped pelak pbj melalui penyedia

5. Peraturan Lembaga 10_2018 pedoman tender seleksi internasional

6. Peraturan Lembaga 11_2018 katalog elektronik

7. Peraturan Lembaga 12_2018 ped pbj yang dikecualikan

8. Peraturan Lembaga 13_2018 pbj dalam keadaan darurat

9. Peraturan Lembaga 14_2018 UKPBJ

10. Peraturan Lembaga 15_2018 pelaku PBJ

11. Peraturan Lembaga 16_2018 agen pengadaan

12. Peraturan Lembaga 17_2018 sanksi daftar hitam

13. Peraturan Lembaga 18_2018 layanan sengketa kontrak

14. Peraturan Lembaga 19_2018 pengembangan sistem kebijakan PBJ

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN SERANG

Dengan diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintahan Desa memiliki kewenangan didalam penataan pemerintahan Desa. Kabupaten Serang dengan wilayah pemerintahan sebanyak 329 desa, harus mempersiapkan pelaksanaan sesuai peraturan perundangan pemerintahan desa. Pada tanggal 15 Desember 2014, Bapak Bupati Serang telah menerbitkan Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan tersebut mengatur tata kelola pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Desa sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dapat tertib administrasi, jelas, transparan dan akuntabel. [download disini : Perbub-45-Tahun-2014-PBJ-Desa].

Untuk penyeragaman dan penyederhanaan dalam pembuatan produk hukum desa terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di desa dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa tersebut, maka telah ditetapkan format keputusan kepala desa tentang pembentukan tim pengelola kegiatan desa di Wilayah Kabupaten Serang dengan Keputusan Bupati Serang Nomor : 40/Kep.663.Huk-Org/2015 Tentang Penetapan Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Di Wilayah Kabupaten Serang.  [download disini : Perbub 40].