Category Archives: Uncategorized

Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum, Lokomotif Pelayanan Air Minum di Indonesia

pupr

Surabaya – Dalam rangka pemenuhan hak asasi atas air yang harus dipenuhi oleh negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, juga untuk mencapai 100% akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya gelar rapat sinkronisasi program penyediaan air baku untuk air minum tahun 2018 bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, (29/01/2018) di Surabaya.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam arahannya mengungkapkan, untuk mendukung RPJMN 2015-2019 tersebut, upaya pemenuhan akan akses aman air minum diwujudkan dalam misi pengembangan air minum.

“Ke depan, kita juga dihadapkan pada target Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu pada Goal ke-6 yakni menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan untuk air minum dan sanitasi bagi semua orang,” ujar Sri Hartoyo.

Waaslog Kasad: Kita Prajurit Loyal, Apapun Keputusan Pemerintah, Kita Ikuti

tniJakarta – Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD (Waaslog Kasad) Brigjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo  menyampaikan bahwa TNI AD akan selalu mendukung keputusan pemerintah, termasuk mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah dengan memasukkan data rencana umum pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Kalau kalian tidak memasukkan ke dalam RUP, berarti tidak bisa dilelang secara LPSE, jika tidak bisa, berarti menyalahi ketentuan perpres (54/2010). Kita prajurit yang loyal, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita ikuti. Dan itu baik.” Kata Isdarmawan saat memberikan arahan sosialisasi SiRUP dan LPSE kepada seluruh perwakilan prajurit TNI AD se-tanah air, Selasa (30/01) di ruang serbaguna LKPP di Jakarta.

Urgensi Pengusutan Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Korporasi

 

Penegakan hukum atas tindak kejahatan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara tuntas melalui pengusutan di ranah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan korporasi. Pengembangan proses peradilan oleh aparat penegak hukum  ini diyakini dapat menjerat lebih banyak pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi, khususnya di ranah pengadaan barang dan jasa.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum dan masyarakat saat ini memang tengah menyoroti pelaksanaan pengadaan sebagai salah satu sektor yang diduga rawan terjadi korupsi. Sayangnya, upaya hukum yang tengah gencar dilakukan APH saat ini kebanyakan hanya membidik kasus-kasus tindak pidana korupsi saja. Padahal, ungkap Agus, pengembangan proses penegakan hukum pada ranah lain, seperti TPPU dan TPKK, sangat diperlukan untuk mengusut pelaku kejahatan ini sampai ke akar-akarnya.