Category Archives: Uncategorized

Pertahankan Kualitas Layanan Pengadaan, LPSE Kab. Serang Ikuti Sosialisasi ISO 27001:2013

WhatsApp Image 2019-07-29 at 11.20.10Cirebon (15/07/2019) – Dalam rangka menjaga kualitas standarisasi pelayanan LPSE dan peningkatan kapasitas manajerial keamanan informasi SPSE, LPSE Kabupaten Serang mengikuti acara Pelatihan Penyusunan Dokumen ISO 20071:2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Aston Kota Cirebon selama lima hari pada tanggal 15-19 Juli 2019.
Acara Pelatihan Penyusunan Dokumen ISO 27001:2013 tersebut hanya diperuntukkan LPSE se-Indonesia yang sudah memenuhi 17 standarisasi LPSE dan Kabupaten Serang merupakan salah satu LPSE yang juga telah memenuhi 17 standarisasi LPSE. Workshop ini memang dititik beratkan untuk permasalahan keamanan informasi yang merupakan salah satu standar utama dalam pengelolaan LPSE.

2020 Targetkan 100 % penerapan E-PL UKPBJ Kab. Serang Terus Sosialisasikan e-Pengadaan Langsung

 

WhatsApp Image 2019-07-29 at 08.09.57Serang – Implementasikan Peraturan Presiden (Perpres) no. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemkab Serang melalui Bagian Layanan Pengadaan Setda (UKPBJ Kab. Serang) mengundang Puluhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), para Pokja dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyedia yang ada di Kabupaten Serang untuk mengikuti Sosialiasasi dan Pelatihan e-Pengadaan langsung (e-PL) melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 yang diselenggarakan di Hotel Le-Dian Kota Serang (23/07/2019).

Acara tersebut langsung dibuka oleh Sekda Kabupaten Serang Tb. Entus Mahmud S. Dalam sambutannya Entus mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu faktor sangat penting dan dibutuhkan di dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kesuksesan pembangunan di Kabupaten Serang, salah satunya, dipengaruhi oleh efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kesuksesan tersebut sangatlah ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaku pengadaan barang/jasa.

UKPBJ Kab. Serang Adakan Sosialiasi JaFung PPBJ

WhatsApp Image 2019-05-03 at 13.42.49

Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kabupaten Serang gelar sosialisasi untuk persiapan penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada hari Kamis, 2 Mei 2019 di Aula Rapat Saparudin Setda Kab. Serang.  Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh anggota pokja pemilihan UKPBJ Kab. Serang serta beberapa pejabat pengadaan dan PPK dari beberapa OPD. Hadir sebagai narasumber yakni Muhammad Firdaus, Kepala Sub Direktorat Sistem dan Sarana Sertifikasi LKPP.

Roadshow Pelaksaan E-Pengadaan Langsung di Seluruh OPD Kabupaten Serang

WhatsApp Image 2019-04-15 at 10.55.58Bagian Layanan Pengadaan melalui Sub Bagian pengelolaan LPSE melakukan roadshow atau kunjungan langsung ke OPD guna sosialiasi e-pengadaan Langsung. Adapun para peserta sosialisasi di OPD tersebut yakni seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), para kasubag dan seluruh PPTK. Tampak dalam gambar, Kasubag Pengelolaan LPSE, Febri Riera  sedang mensosialisasikan e-Pengadan Langsung di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan pada tanggal 27 Maret 2019.

Optimalkan Fungsi Pengadaan, Pemkab Serang Bentuk UKPBJ SERANG

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2018, maka Pemkab Serang sejak akhir tahun 2018 sudah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) tipe A yakni dalam Bentuk Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah. Pembentukan UKPBJ di Kabupaten Serang ini berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor : 74 Tahun 2018 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018. Adapun di Propinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan Kabupaten/Kota yang pertama dalam membentuk UKPBJ.
Pembentukan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) ini merupakan integrasi antara Bagian ULP Setda dan fungsi LPSE yang sebelumnya merupakan salah satu sub Bagian Kominfo. Pemkab Serang sangat apresiasi dengan aturan permendagri tersebut karena mendorong kinerja pengadaan secara positif yang dapat mempermudah upaya optimalisasi pelaksanaan layanan yang mencakup seluruh fungsi pengadaan dalam satu kelembagaan yang struktural dan permanen di Kabupaten Serang.

LPSE Kabupaten Serang Raih Penghargaan National Procurement Award 2018 Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014

dc0eb907-da33-4a8e-8baf-0258f1339c38

Bandung, 30 Oktober 2018, Sebagai komitmen penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik kepada pengguna sistem pengadaan secara elektronik, akhirnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) RI menganugerahkan National Procurement Award 2018 kategori komitmen penerapan standar LPSE 2014 kepada LPSE Kabupaten Serang. Untuk di ketahui bahwa LPSE Kabupaten Serang sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 telah menyusun dan menerapkan 17 standarisasi layanan LPSE sebagai pelaksanaan dari peraturan kepala LKPP RI nomor 9 tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik.

Penghargaan untuk tahun 2018 ini terasa sangat spesial, karena penghargaan National Procument Award 2018 ini diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI Dr. Ir. Agus Prabowo, M. Eng kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Drs. H. Entus Mahmud Sahiri, M.Si dalam acara Rakornas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2018 yang dielenggarakan oleh LKPP di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Taman Sari, Kota Bandung.

Pemkab Serang Dorong Penggunaan Aplikasi Non Tendering SPSE 4.3

WhatsApp Image 2019-03-22 at 10.49.30

Sebagai wujud penatausahaan tata kelola pengadaan barang jasa yang lebih baik dan lebih transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Serang menggelar acara workshop sosialisasi aplikasi non tender SPSE atau yang lebih dikenal dengan e-Pengadaan Langsung dan e-Penunjukan langsung melalui aplikasi SPSE 4.3 di Aula Suwandi Setda Kab. Serang (Kamis, 12/03/2019).
Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman Pengadaan Barang Jasa khususnya pengadaan langsung dan penunjukan langsung kepada seluruh PPK dan Pejabat Pengadaan yang ada di Pemkab Serang tentang tata cara pengadaan barang dan jasa khususnya nilai sampai paling banyak 200 Juta untuk Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya melalui aplikasi non tendering di SPSE 4.3.

Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum, Lokomotif Pelayanan Air Minum di Indonesia

pupr

Surabaya – Dalam rangka pemenuhan hak asasi atas air yang harus dipenuhi oleh negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, juga untuk mencapai 100% akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya gelar rapat sinkronisasi program penyediaan air baku untuk air minum tahun 2018 bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, (29/01/2018) di Surabaya.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam arahannya mengungkapkan, untuk mendukung RPJMN 2015-2019 tersebut, upaya pemenuhan akan akses aman air minum diwujudkan dalam misi pengembangan air minum.

“Ke depan, kita juga dihadapkan pada target Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu pada Goal ke-6 yakni menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan untuk air minum dan sanitasi bagi semua orang,” ujar Sri Hartoyo.

Waaslog Kasad: Kita Prajurit Loyal, Apapun Keputusan Pemerintah, Kita Ikuti

tniJakarta – Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD (Waaslog Kasad) Brigjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo  menyampaikan bahwa TNI AD akan selalu mendukung keputusan pemerintah, termasuk mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah dengan memasukkan data rencana umum pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Kalau kalian tidak memasukkan ke dalam RUP, berarti tidak bisa dilelang secara LPSE, jika tidak bisa, berarti menyalahi ketentuan perpres (54/2010). Kita prajurit yang loyal, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita ikuti. Dan itu baik.” Kata Isdarmawan saat memberikan arahan sosialisasi SiRUP dan LPSE kepada seluruh perwakilan prajurit TNI AD se-tanah air, Selasa (30/01) di ruang serbaguna LKPP di Jakarta.

Urgensi Pengusutan Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Korporasi

 

Penegakan hukum atas tindak kejahatan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara tuntas melalui pengusutan di ranah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan korporasi. Pengembangan proses peradilan oleh aparat penegak hukum  ini diyakini dapat menjerat lebih banyak pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi, khususnya di ranah pengadaan barang dan jasa.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum dan masyarakat saat ini memang tengah menyoroti pelaksanaan pengadaan sebagai salah satu sektor yang diduga rawan terjadi korupsi. Sayangnya, upaya hukum yang tengah gencar dilakukan APH saat ini kebanyakan hanya membidik kasus-kasus tindak pidana korupsi saja. Padahal, ungkap Agus, pengembangan proses penegakan hukum pada ranah lain, seperti TPPU dan TPKK, sangat diperlukan untuk mengusut pelaku kejahatan ini sampai ke akar-akarnya.