Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

dongkrak ekonomiJakarta – Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, terutama di kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak pada talkshow Metro Plus Siang dengan tema “Pembangunan Infrastruktur PUPR Dorong Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Jumat (13/5).

Dardak mencontohkan, salah satu kawasan pusat pertumbuhan yaitu pada WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. Di dalam WPS tersebut, kawasan Kuala Tanjung akan menjadi pintu barat Indonesia melalui Hub (pelabuhan internasional).

Pawai Ta’aruf Meriahkan Pembukaan MTQ ke XIII Banten

mtq 2016Ribuan masyarakat Banten mengikuti Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XIII tingkat Provinsi Banten, Kamis (7/4/2016).

Kota Serang menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XIII tingkat Provinsi Banten Tahun 2016. MTQ XIII yang dilaksanakan 6-11 April ini di hadiri Gubernur Banten Rano Karno, Sekda Banten Ranta Suharta, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Serang Sulhi Khoir, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan seluruh unsur pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten menyaksikan jalannya Pawai Ta’aruf yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan MTQ XIII di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, pukul 19.30 WIB.

Pemberitahuan!!

Kepada para penyedia yang akan mempergunakan layanan website LPSE Kabupaten Serang maka untuk sementara masuk melalui http://103.22.250.218/eproc/
image

Deregulasi dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Presiden Jokowi

kementriaan PU

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada menteri/kepala lembaga dan pejabat esselon I kementerian/lembaga dalam rapat kerja pemerintah di auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (22/3).

Dalam rapat yang dihadiri sekitar 500 pejabat eselon I tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada dua hal prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan. Pertama adalah deregulasi dan kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. “Fokusnya di situ (deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur),” kata Jokowi.

Kementerian PPN/Bappenas Gelar Pertemuan Membahas Visi Pembangunan Indonesia Tahun 2045 dan 2085 terkait Ketahanan Pangan Dan Pertumbuhan Ekonomi

bappenas

JAKARTA – Pada Kamis (17/3) Kementerian PPN/Bappenas menggelar rapat membahas mengenai penyusunan Visi Pembangunan Indonesia tahun 2045 dan 2085 dengan dua tema, yaitu Visi Ketahanan Pangan 2045 – 2085 dan Economic Growth Path di Ruang Rapat Bappenas. Pertemuan ini dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata.

Driver Go-Jek Dikeroyok Sopir Taksi

067552300_1458623152-20160322-Go-Jek-Terlibat-Kericuhan-dengan-Sopir-Taksi-Jakarta-IA8Liputan6.com, Jakarta – Demo sopir taksi yang terjadi pada Selasa 22 Maret 2016 terus menjadi pusat perhatian publik.  Demo anarki sopir taksi dan angkutan umum hampir mewarnai sejumlah lokasi di Jakarta sepanjang hari kemarin. Mereka merusak taksi yang kedapatan membawa penumpang, bahkan pengemudi ojek online turut jadi sasaran.
Atas peristiwa itu, Gubernur DKI Jakarta Ahok mengancam mencabut izin perusahaan taksi jika anarki terus dilakukan. Ada pula Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti yang sudah payah bubarkan paksa ribuan Go-Jek di depan Senayan.

Sumber

Lakukan Reformasi Anggaran, Pemerintah Prioritaskan Peningkatan Pelayanan Publik

pengelolaan anggaran pemerintahYogyakarta – Pengelolaan anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus dievaluasi menyusul program  reformasi dan restrukturisasi anggaran yang dilakukan pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia—melalui arahan Presiden Joko Widodo—saat ini tengah  mengupayakan pengelolaan alokasi anggaran  yang tepat sasaran dalam merealisasikan reformasi anggaran.

Dengan mengacu pada paradigma money follow program, menurutnya, penyaluran anggaran pemerintah akan lebih didorong untuk pembiayaan program-program prioritas, seperti peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, program reformasi anggaran juga perlu didukung melalui penerapan penghematan anggaran, misalnya pelaksanaan belanja yang efektif dan efisien serta restrukturisasi nomenklatur.  “Sehingga ada upaya inovasi bahwa ini tahun percepatan, tahun terobosan, tahun kinerja, (dan) tahun kerja,” ujar Mardiasmo

Bandara Soekarno Hatta Resmi Jadi Milik Pemda Banten

002102300_1453885601-20160127-Patung-Bandara-faisal-2Jika selama ini banyak orang beranggapan Bandara Internasional Soekarna Hatta (Soetta) berada di wilayah DKI Jakarta, ternyata hal itu tidak tepat. Sebab, sebenarnya bandara internasional itu masuk ke wilayah Tangerang, Banten.

Untuk meluruskan hal itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengaku telah mengeluarkan surat edaran ke semua maskapai penerbangan pada Desember tahun lalu.

Dalam surat edarannya, semua maskapai yang akan mendarat di Bandara Soekarno Hatta harus mengubah kalimat pengumuman dari “Selamat Datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta” menjadi “Selamat Datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten”.

Duh! Anggaran Pembangunan Puspemkab Kembali Tak Terserap

pendopo-bupati-serangSerang – Untuk kedua kalinya, alokasi anggaran untuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang tak lagi terserap.

“Tahun lalu, anggaran Puspemkab sebesar Rp50 miliar tak terserap dan kita luncurkan lagi tahun ini,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Lalu A Rais, Jumat (5/2/2016).

Tidak terserapnya anggaran Puspemkab Serang ini lantaran masih adanya proses hukum terhadap lahan Puspemkab yang terletak di Kecamatan Ciruas tersebut. Lahan untuk proyek Puspemkab masih disita untuk kasus hukum yang membeli Tb Chaeri Wardhana alias Wawan. “Lahannya masih disita KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” jelas Sekda.

Pengumuman Rencana Sosialisasi KPBU di Jakarta

Sumber