Penggunaan SPSE dibawah Versi 4.3

Penggunaan aplikasi SPSE dibawah versi 4.3 berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  20  Tahun 2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Kemudian untuk tata cara penggunaan aplikasi SPSE telah diatur berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  21 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Untuk lebih lanjut dapat didownload disini

1. Keputusan Deputi II Nomor 20 Tahun 2018_1019_1

2. Keputusan Deputi II Nomor 21 Tahun 2018_1020_1

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 telah digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta 13 aturan turunannya.  Dapat didownload disini.

1. PERPRES_NO_16_2018

2. Peraturan Lembaga 7_2018 pedoman perencanaan pengadaan

3. Peraturan Lembaga 8_2018 pedoman swakelola

4. Peraturan Lembaga 9_2018 ped pelak pbj melalui penyedia

5. Peraturan Lembaga 10_2018 pedoman tender seleksi internasional

6. Peraturan Lembaga 11_2018 katalog elektronik

7. Peraturan Lembaga 12_2018 ped pbj yang dikecualikan

8. Peraturan Lembaga 13_2018 pbj dalam keadaan darurat

9. Peraturan Lembaga 14_2018 UKPBJ

10. Peraturan Lembaga 15_2018 pelaku PBJ

11. Peraturan Lembaga 16_2018 agen pengadaan

12. Peraturan Lembaga 17_2018 sanksi daftar hitam

13. Peraturan Lembaga 18_2018 layanan sengketa kontrak

14. Peraturan Lembaga 19_2018 pengembangan sistem kebijakan PBJ

Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Serang

Jl. Veteran No. 01 Serang

Telp/Fax. 0254-227864

Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum, Lokomotif Pelayanan Air Minum di Indonesia

pupr

Surabaya – Dalam rangka pemenuhan hak asasi atas air yang harus dipenuhi oleh negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, juga untuk mencapai 100% akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya gelar rapat sinkronisasi program penyediaan air baku untuk air minum tahun 2018 bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, (29/01/2018) di Surabaya.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam arahannya mengungkapkan, untuk mendukung RPJMN 2015-2019 tersebut, upaya pemenuhan akan akses aman air minum diwujudkan dalam misi pengembangan air minum.

“Ke depan, kita juga dihadapkan pada target Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu pada Goal ke-6 yakni menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan untuk air minum dan sanitasi bagi semua orang,” ujar Sri Hartoyo.

Waaslog Kasad: Kita Prajurit Loyal, Apapun Keputusan Pemerintah, Kita Ikuti

tniJakarta – Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD (Waaslog Kasad) Brigjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo  menyampaikan bahwa TNI AD akan selalu mendukung keputusan pemerintah, termasuk mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah dengan memasukkan data rencana umum pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Kalau kalian tidak memasukkan ke dalam RUP, berarti tidak bisa dilelang secara LPSE, jika tidak bisa, berarti menyalahi ketentuan perpres (54/2010). Kita prajurit yang loyal, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita ikuti. Dan itu baik.” Kata Isdarmawan saat memberikan arahan sosialisasi SiRUP dan LPSE kepada seluruh perwakilan prajurit TNI AD se-tanah air, Selasa (30/01) di ruang serbaguna LKPP di Jakarta.

Urgensi Pengusutan Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kejahatan Korporasi

 

Penegakan hukum atas tindak kejahatan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa perlu dilakukan secara tuntas melalui pengusutan di ranah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana kejahatan korporasi. Pengembangan proses peradilan oleh aparat penegak hukum  ini diyakini dapat menjerat lebih banyak pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi, khususnya di ranah pengadaan barang dan jasa.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum dan masyarakat saat ini memang tengah menyoroti pelaksanaan pengadaan sebagai salah satu sektor yang diduga rawan terjadi korupsi. Sayangnya, upaya hukum yang tengah gencar dilakukan APH saat ini kebanyakan hanya membidik kasus-kasus tindak pidana korupsi saja. Padahal, ungkap Agus, pengembangan proses penegakan hukum pada ranah lain, seperti TPPU dan TPKK, sangat diperlukan untuk mengusut pelaku kejahatan ini sampai ke akar-akarnya.

Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

dongkrak ekonomiJakarta – Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus pada pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, terutama di kawasan-kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak pada talkshow Metro Plus Siang dengan tema “Pembangunan Infrastruktur PUPR Dorong Pertumbuhan Ekonomi” di Jakarta, Jumat (13/5).

Dardak mencontohkan, salah satu kawasan pusat pertumbuhan yaitu pada WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru. Di dalam WPS tersebut, kawasan Kuala Tanjung akan menjadi pintu barat Indonesia melalui Hub (pelabuhan internasional).

Pawai Ta’aruf Meriahkan Pembukaan MTQ ke XIII Banten

mtq 2016Ribuan masyarakat Banten mengikuti Pawai Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Qur’an ke XIII tingkat Provinsi Banten, Kamis (7/4/2016).

Kota Serang menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XIII tingkat Provinsi Banten Tahun 2016. MTQ XIII yang dilaksanakan 6-11 April ini di hadiri Gubernur Banten Rano Karno, Sekda Banten Ranta Suharta, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Wakil Walikota Serang Sulhi Khoir, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya dan seluruh unsur pimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten menyaksikan jalannya Pawai Ta’aruf yang dimulai pada pukul 13.00 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan MTQ XIII di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, pukul 19.30 WIB.

Pemberitahuan!!

Kepada para penyedia yang akan mempergunakan layanan website LPSE Kabupaten Serang maka untuk sementara masuk melalui http://103.22.250.218/eproc/
image

Deregulasi dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas Presiden Jokowi

kementriaan PU

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan kepada menteri/kepala lembaga dan pejabat esselon I kementerian/lembaga dalam rapat kerja pemerintah di auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (22/3).

Dalam rapat yang dihadiri sekitar 500 pejabat eselon I tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada dua hal prioritas yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan. Pertama adalah deregulasi dan kedua adalah percepatan pembangunan infrastruktur. “Fokusnya di situ (deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur),” kata Jokowi.