UKPBJ Kab. Serang Adakan Sosialiasi JaFung PPBJ

WhatsApp Image 2019-05-03 at 13.42.49

Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kabupaten Serang gelar sosialisasi untuk persiapan penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) pada hari Kamis, 2 Mei 2019 di Aula Rapat Saparudin Setda Kab. Serang.  Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh anggota pokja pemilihan UKPBJ Kab. Serang serta beberapa pejabat pengadaan dan PPK dari beberapa OPD. Hadir sebagai narasumber yakni Muhammad Firdaus, Kepala Sub Direktorat Sistem dan Sarana Sertifikasi LKPP.

Roadshow Pelaksaan E-Pengadaan Langsung di Seluruh OPD Kabupaten Serang

WhatsApp Image 2019-04-15 at 10.55.58Bagian Layanan Pengadaan melalui Sub Bagian pengelolaan LPSE melakukan roadshow atau kunjungan langsung ke OPD guna sosialiasi e-pengadaan Langsung. Adapun para peserta sosialisasi di OPD tersebut yakni seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), para kasubag dan seluruh PPTK. Tampak dalam gambar, Kasubag Pengelolaan LPSE, Febri Riera  sedang mensosialisasikan e-Pengadan Langsung di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan pada tanggal 27 Maret 2019.

Optimalkan Fungsi Pengadaan, Pemkab Serang Bentuk UKPBJ SERANG

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2018, maka Pemkab Serang sejak akhir tahun 2018 sudah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) tipe A yakni dalam Bentuk Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah. Pembentukan UKPBJ di Kabupaten Serang ini berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor : 74 Tahun 2018 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2018. Adapun di Propinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan Kabupaten/Kota yang pertama dalam membentuk UKPBJ.
Pembentukan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) ini merupakan integrasi antara Bagian ULP Setda dan fungsi LPSE yang sebelumnya merupakan salah satu sub Bagian Kominfo. Pemkab Serang sangat apresiasi dengan aturan permendagri tersebut karena mendorong kinerja pengadaan secara positif yang dapat mempermudah upaya optimalisasi pelaksanaan layanan yang mencakup seluruh fungsi pengadaan dalam satu kelembagaan yang struktural dan permanen di Kabupaten Serang.

LPSE Kabupaten Serang Raih Penghargaan National Procurement Award 2018 Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014

dc0eb907-da33-4a8e-8baf-0258f1339c38

Bandung, 30 Oktober 2018, Sebagai komitmen penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Layanan Pengadaan Secara Elektronik kepada pengguna sistem pengadaan secara elektronik, akhirnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) RI menganugerahkan National Procurement Award 2018 kategori komitmen penerapan standar LPSE 2014 kepada LPSE Kabupaten Serang. Untuk di ketahui bahwa LPSE Kabupaten Serang sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 telah menyusun dan menerapkan 17 standarisasi layanan LPSE sebagai pelaksanaan dari peraturan kepala LKPP RI nomor 9 tahun 2015 tentang peningkatan layanan pengadaan secara elektronik.

Penghargaan untuk tahun 2018 ini terasa sangat spesial, karena penghargaan National Procument Award 2018 ini diserahkan langsung oleh Kepala LKPP RI Dr. Ir. Agus Prabowo, M. Eng kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Drs. H. Entus Mahmud Sahiri, M.Si dalam acara Rakornas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2018 yang dielenggarakan oleh LKPP di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Taman Sari, Kota Bandung.

Pemkab Serang Dorong Penggunaan Aplikasi Non Tendering SPSE 4.3

WhatsApp Image 2019-03-22 at 10.49.30

Sebagai wujud penatausahaan tata kelola pengadaan barang jasa yang lebih baik dan lebih transparan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Serang menggelar acara workshop sosialisasi aplikasi non tender SPSE atau yang lebih dikenal dengan e-Pengadaan Langsung dan e-Penunjukan langsung melalui aplikasi SPSE 4.3 di Aula Suwandi Setda Kab. Serang (Kamis, 12/03/2019).
Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman Pengadaan Barang Jasa khususnya pengadaan langsung dan penunjukan langsung kepada seluruh PPK dan Pejabat Pengadaan yang ada di Pemkab Serang tentang tata cara pengadaan barang dan jasa khususnya nilai sampai paling banyak 200 Juta untuk Barang, Jasa Konstruksi dan Jasa Lainnya melalui aplikasi non tendering di SPSE 4.3.

Penggunaan SPSE dibawah Versi 4.3

Penggunaan aplikasi SPSE dibawah versi 4.3 berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  20  Tahun 2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Kemudian untuk tata cara penggunaan aplikasi SPSE telah diatur berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor  21 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Untuk lebih lanjut dapat didownload disini

1. Keputusan Deputi II Nomor 20 Tahun 2018_1019_1

2. Keputusan Deputi II Nomor 21 Tahun 2018_1020_1

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 telah digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta 13 aturan turunannya.  Dapat didownload disini.

1. PERPRES_NO_16_2018

2. Peraturan Lembaga 7_2018 pedoman perencanaan pengadaan

3. Peraturan Lembaga 8_2018 pedoman swakelola

4. Peraturan Lembaga 9_2018 ped pelak pbj melalui penyedia

5. Peraturan Lembaga 10_2018 pedoman tender seleksi internasional

6. Peraturan Lembaga 11_2018 katalog elektronik

7. Peraturan Lembaga 12_2018 ped pbj yang dikecualikan

8. Peraturan Lembaga 13_2018 pbj dalam keadaan darurat

9. Peraturan Lembaga 14_2018 UKPBJ

10. Peraturan Lembaga 15_2018 pelaku PBJ

11. Peraturan Lembaga 16_2018 agen pengadaan

12. Peraturan Lembaga 17_2018 sanksi daftar hitam

13. Peraturan Lembaga 18_2018 layanan sengketa kontrak

14. Peraturan Lembaga 19_2018 pengembangan sistem kebijakan PBJ

Kantor Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Serang

Jl. Veteran No. 01 Serang

Telp/Fax. 0254-227864

Sinkronisasi Air Baku untuk Air Minum, Lokomotif Pelayanan Air Minum di Indonesia

pupr

Surabaya – Dalam rangka pemenuhan hak asasi atas air yang harus dipenuhi oleh negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, juga untuk mencapai 100% akses aman air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya gelar rapat sinkronisasi program penyediaan air baku untuk air minum tahun 2018 bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, (29/01/2018) di Surabaya.

Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dalam arahannya mengungkapkan, untuk mendukung RPJMN 2015-2019 tersebut, upaya pemenuhan akan akses aman air minum diwujudkan dalam misi pengembangan air minum.

“Ke depan, kita juga dihadapkan pada target Sustainable Development Goals (SDG’s) yaitu pada Goal ke-6 yakni menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan untuk air minum dan sanitasi bagi semua orang,” ujar Sri Hartoyo.

Waaslog Kasad: Kita Prajurit Loyal, Apapun Keputusan Pemerintah, Kita Ikuti

tniJakarta – Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD (Waaslog Kasad) Brigjen TNI Isdarmawan Ganemoeljo  menyampaikan bahwa TNI AD akan selalu mendukung keputusan pemerintah, termasuk mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satunya adalah dengan memasukkan data rencana umum pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Kalau kalian tidak memasukkan ke dalam RUP, berarti tidak bisa dilelang secara LPSE, jika tidak bisa, berarti menyalahi ketentuan perpres (54/2010). Kita prajurit yang loyal, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita ikuti. Dan itu baik.” Kata Isdarmawan saat memberikan arahan sosialisasi SiRUP dan LPSE kepada seluruh perwakilan prajurit TNI AD se-tanah air, Selasa (30/01) di ruang serbaguna LKPP di Jakarta.